Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini
menyerukan pernyataan yang menuai beragam respons masyarakat, yaitu mengajak
hidup berdampingan dengan Corona (COVID-19). Hal ini disampaikan Jokowi
sekaligus menegaskan pemerintah sejauh ini belum melonggarkan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB).
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan COVID. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020).
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan COVID. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020).
Lalu bagaimana skenario hidup berdampingan bersama COVID-19
ini harusnya berjalan? Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan yang dimaksud
hidup berdampingan dengan COVID-19 ini adalah aktivitas ekonomi kembali
berjalan namun tetap menjalankan protokol kesehatan.
"Bukan dilonggarkan. Kita harus bisa berdampingan dengan COVID-19 sampai dengan vaksin ditemukan. Dalam artian protokol kesehatan COVID-19 tetap kita laksanakan tapi dunia usaha harus jalan," ujar Iskandar kepada detikcom, Selasa (19/5/2020).
"Bukan dilonggarkan. Kita harus bisa berdampingan dengan COVID-19 sampai dengan vaksin ditemukan. Dalam artian protokol kesehatan COVID-19 tetap kita laksanakan tapi dunia usaha harus jalan," ujar Iskandar kepada detikcom, Selasa (19/5/2020).
Menurutnya kalau pemerintah hanya fokus menyelesaikan aspek
kesehatannya saja, justru bisa berujung pada bencana sosial dan ekonomi.
"Jadi harus bisa menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan memberi makan rakyat. Penyelesaian COVID-19 bukan saja aspek kesehatan karena kalau kita fokus aspek kesehatan maka COVID-19 bisa berubah menjadi bencana sosial dan ekonomi, dalam artian jika dunia usaha tidak kerja maka tidak ada barang-barang yg diproduksi sehingga tidak ada barang yang dimakan dan dipakai," sambungnya.
Lebih buruk lagi, hal ini menurutnya bisa berdampak pada peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
"Hal tersebut berimplikasi lebih lanjut terhadap peningkatan PHK sehingga banyak kehilangan pendapatan dan jatuh miskin," tambahnya.
Iskandar menambahkan imbauan Jokowi terkait hidup berdampingan dengan COVID-19 itu baik bagi keungan negara, sebab saat ini anggaran pemerintah dalam jangka menengah disebutnya sudah cukup terbatas.
"Kemampuan anggaran pemerintah terbatas dalam jangka menengah. Sehingga tidak bisa saja fokus pada aspek kesehatan. Sehubungan dengan itu, harus bisa kita seimbangkan antara aspek kesehatan dengan perut rakyat," pungkasnya.
"Jadi harus bisa menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan memberi makan rakyat. Penyelesaian COVID-19 bukan saja aspek kesehatan karena kalau kita fokus aspek kesehatan maka COVID-19 bisa berubah menjadi bencana sosial dan ekonomi, dalam artian jika dunia usaha tidak kerja maka tidak ada barang-barang yg diproduksi sehingga tidak ada barang yang dimakan dan dipakai," sambungnya.
Lebih buruk lagi, hal ini menurutnya bisa berdampak pada peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
"Hal tersebut berimplikasi lebih lanjut terhadap peningkatan PHK sehingga banyak kehilangan pendapatan dan jatuh miskin," tambahnya.
Iskandar menambahkan imbauan Jokowi terkait hidup berdampingan dengan COVID-19 itu baik bagi keungan negara, sebab saat ini anggaran pemerintah dalam jangka menengah disebutnya sudah cukup terbatas.
"Kemampuan anggaran pemerintah terbatas dalam jangka menengah. Sehingga tidak bisa saja fokus pada aspek kesehatan. Sehubungan dengan itu, harus bisa kita seimbangkan antara aspek kesehatan dengan perut rakyat," pungkasnya.
Sumber: Detik.com
