Jakarta - Virus Corona berdampak buruk ke dunia usaha.
Situasi tersebut tercermin dari jumlah pekerja yang dirumahkan maupun kena PHK.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK mencapai 6 juta orang. Angka ini lebih tinggi dari data pemerintah.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK mencapai 6 juta orang. Angka ini lebih tinggi dari data pemerintah.
"Sampai saat ini data yang kami dapatkan dari asosiasi
kalau dari Kemenaker datanya masih di 2 jutaan. Kalau di tempat kami
berdasarkan laporan asosiasi sekitar 6 juta yang dirumahkan atau PHK,"
ujar Shinta dalam sebuah diskusi online, Jumat (29/5/2020).
Sebagian besar pekerja dirumahkan karena pengusaha tak punya cashflow untuk melakukan PHK. Shinta merinci beberapa sektor yang karyawannya dirumahkan ataupun di PHK seperti tekstil 2,1 juta, transportasi darat 1,4 juta, ritel 400 ribu dan lain-lain.
"Ini kebanyakan dirumahkan, kenapa, karena perusahaan tak punya cashflow untuk bisa PHK karyawan," ujarnya.
Sebagian besar pekerja dirumahkan karena pengusaha tak punya cashflow untuk melakukan PHK. Shinta merinci beberapa sektor yang karyawannya dirumahkan ataupun di PHK seperti tekstil 2,1 juta, transportasi darat 1,4 juta, ritel 400 ribu dan lain-lain.
"Ini kebanyakan dirumahkan, kenapa, karena perusahaan tak punya cashflow untuk bisa PHK karyawan," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, awalnya ia melihat tidak ada
pilihan untuk mengendalikan Corona seperti melalui Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) atau lockdown pada daerah zona merah. Namun, belakangan kondisi
semakin memburuk.
"Untuk itu kami merasa sekarang sudah waktunya kita sudah harus hidup dengan COVID-19, karena kami merasa sampai vaksin ditemukan, tak mungkin mengendalikan full," ujarnya.
"Maksudnya memulai aktivitas ekonomi bagaimana mengontrol pengendalian wabah COVID-19 ini," tutupnya.
"Untuk itu kami merasa sekarang sudah waktunya kita sudah harus hidup dengan COVID-19, karena kami merasa sampai vaksin ditemukan, tak mungkin mengendalikan full," ujarnya.
"Maksudnya memulai aktivitas ekonomi bagaimana mengontrol pengendalian wabah COVID-19 ini," tutupnya.
Sumber: Detik.com