Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan peningkatan jumlah utang luar negeri (ULN) BUMN karena murni aksi korporasi. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN, Meirijal Nur mengatakan peningkatan ULN BUMN bukan karena ada instruksi dari pemerintah.
"Itu murni korporasi. Saya tidak melihat pemerintah
menyuruh. Itu keputusan bisnis biasa," kata Meirijal dalam video conference,
Jumat (28/8/2020), dikutip dari Detik.com.
Meirijal mengaku belum mengetahui secara pasti BUMN mana saja yang mengalami peningkatan ULN.
"Saya belum begitu memantau BUMN mana yang alami peningkatan ULN. Saya kira itu sebagai satu entitas bisnis ketika mengalami kesulitan keuangan, apakah masalah likuiditas atau butuh cashflow, normal dia mencari tambahan dengan leveraging," ujarnya.
Perlu diketahui, total ULN BUMN meningkat 22,9% menjadi US$ 58,9 miliar pada Juni 2020. Total ULN Indonesia sendiri mencapai US$ 408,6 miliar atau setara Rp 5.924,7 triliun (kurs Rp 14.500). Angka ini terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 199,3 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar US$ 209,3 miliar.
Berdasarkan data Bank Indonesia, Utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat
lagi. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan II-2020 tercatat sebesar US$
408,6 miliar setara Rp 5.924,7 triliun (kurs Rp 14.500) terdiri dari ULN sektor
publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 199,3 miliar dan ULN sektor
swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 209,3 miliar.
ULN Indonesia tersebut tumbuh 5,0% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,6% (yoy).
"Disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi Rupiah," ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko dalam keterangan resmi, Jumat (14/8/2020).
